MODEL HUMAN RIGHTS IMPACT ASSESSMENT PADA PELEPASAN HUTAN UNTUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Abstract

Kebijakan pelepasan hutan kawasan untuk Proyek Strategi Nasional (PSN) menghadapi problematika mendasar berupa kekosongan instrumen norma pengukuran dampak Hak Asasi Manusia (HAM). Penyederhanaan prosedur administrasi perizinan demi kemudahan investasi berisiko mengabaikan hak tenurial masyarakat adat dan komunitas lokal, serta memicu konflik struktural agraria dan transfer penduduk secara paksa. Instrumen lingkungan yang ada seperti AMDAL terbukti terbatas karena fokus kaku pada parameter fisiko-kimia dan biofisik tanpa memiliki metodologi hukum untuk menguji pelanggaran hak-hak dasar. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan peraturan-undangan ( statute approach ) dan pendekatan konsep (conceptual approach ) untuk menganalisis kelemahan rasionalitas hukum pelepasan hutan PSN serta merumuskan rekayasa hukum berupa model Human Rights Impact Assessment (HRIA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan kewajiban Uji Tuntas HAM merupakan bentuk pelanggaran konstitusional Pasal 18B, 28H, dan 33 UUD NRI 1945 serta yurisprudensi Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan masyarakat adat. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi hukum dengan melembagakan HRIA dari instrumen sukarela menjadi syarat administratif wajib berbasis operasionalisasi asas kecermatan, asas kehati-hatian, dan doktrin Umwelt-Ultra Vires. Tanpa kelayakan HRIA yang diterbitkan oleh Tim Penilai HRIA Independen mencakup pengujian FPIC, risiko sosio-ekonomi, sensitivitas gender, pemulihan hak, dan proteksi Anti-SLAPP, Keputusan TUN Pelepasan Kawasan Hutan secara hukum batal demi hukum demi menjamin kepastian hukum investasi dan keadilan ekologis.